AL-MUTSLA

Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital

Mohamad Subli — 2024-12-31

Dalam era digital yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi, cryptocurrency muncul sebagai inovasi dalam sistem keuangan yang menawarkan peluang investasi baru. Namun, sifatnya yang volatil dan spekulatif menimbulkan tantangan dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam kerangka Maqasid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan comparative legal research untuk menganalisis regulasi cryptocurrency dari perspektif hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam regulasi cryptocurrency sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, mendorong keadilan sosial, dan memastikan keamanan transaksi. Regulasi yang komprehensif diperlukan untuk menciptakan ekosistem cryptocurrency yang demokratis dan inklusif, serta mendukung pengembangan aplikasi blockchain yang bermanfaat bagi masyarakat.

Toleransi Sosial Dalam Tinjauan Agama Di Perkotaan Minoritas Muslim : Studi Kasus Di Kota Denpasar, Bali

dinda divanda — 2024-12-31

Bali dikenal dengan keindahan alam dan kaya akan budaya. Kearifan lokal berupa tradisi sebagai bagian dari toleransi sosial dengan mencakup sikap saling menghormati dan menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat termasuk perbedaan budaya dan tradisi. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran pentingnya toleransi sosial di perkotaan khususnya pada penduduk minoritas beragama Islam. Jurnal artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode library research / literatur review. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat minoritas Islam di Denpasar, Bali bisa hidup berdampingan dan mampu melakukan adaptasi dengan agama mayoritas Hindu dengan melakukan beberapa akulturasi budaya dan tradisi lokal. Meskipun menghadapi beberapa tantangan sebagai agama minoritas, masyarakat muslim bisa menjaga identitas keagamaannya. Tradisi Ngejot dan Magibung menjadi cerminan toleransi dan harmonisasi antar umat beragama.

Pendidikan Agama Islam Upaya Deradikalisasi Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Lulub Nurkhaliza — 2024-12-31

Mahasiswa rentan terhadap radikalisme karena mudah disusupi paham politik dan agama yang radikal, mahasiswa lebih rentan terhadap ideologi radikal karena jiwa muda yang memiliki pemikiran jangka pendek dan kurang dewasa, serta masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah juga rentan terhadap janji-janji manis dan harta benda dari kelompok radikalisme tersebut, akibatnya mereka mudah direkrut menjadi pengurus organisasi radikalisme. Tujuan dirancangnya artikel ini adalah menganalisis, mengetahui strategi yang efektif, serta menyediakan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas peran pendidikan agama Islam dalam mencegah radikalisme di lingkungan perguruan tinggi dengan metode dalam artikel ini adalah metode kualitatif khususnya studi literatur. Artikel ini akan menghasilkan; 1) Peran pendidikan agama Islam dalam mencegah radikalisme di lingkungan perguruan tinggi dengan pemberian pemahaman yang benar, pembentukan karakter yang baik, serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan. 2) Strategi dan metode yang efektif dalam mengimplementasikan pendidikan agama Islam sebagai upaya deradikalisasi dengan pengembangan kurikulum yang inklusif dan seimbang antara ajaran agama Islam yang moderat dan nilai-nilai toleransi melibatkan penyusunan materi pelajaran yang tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi juga memperkuat pemahaman tentang toleransi, pluralisme, dan menghormati perbedaan. 3) Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan agama Islam dalam menangani isu radikalisme di lingkungan perguruan tinggi dengan menyusun kurikulum yang seimbang antara ajaran agama Islam yang moderat, pemahaman tentang toleransi, pluralisme, dan pencegahan radikalisme juga dapat memberikan pelatihan kepada dosen dan staf.

Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU RI

Muhmammad Safaat Gunawan — 2024-12-31

Indonesia sebagai negara demokrasi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Tahun 2024 akan menjadi tahun politik spektakuler sepanjang sejarah perjalanan demokrasi. Hajat yang awalnya terpisah setiap daerah kini dilaksanakan serentak bersifat nasional. Dinamika yang terajdi kerap berubah-ubah seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat dan pengaruh iklim politik. Perubahan yang terjadi dapat ditandai dengan dinamisasi gesekan keadaan terkini serta peraturan perundang-undangan pilkada itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah library research, dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan yang timbul sebagai sebuah dinamika pemilihan di Indoneisa. Dengan mengeksplorasi dan menganalisa keadaan sosial akan ditemukan jawaban atas dinamika perundang-undangan pilkada yang tidak terlepas dari gesekan berbagai arah, salah satunya adalah upaya kepentingan politik melalui lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan KPU RI. Pemilihan kepala daerah tahun 2024 bukan hanya menjadi spektakuler karena serentak, tetapi keadaan yang penuh gejolak menjelang puncak pelaksanaannya.

Peran Pengembangan Desa Wisata dalam Upaya Peningkatan Keberlangsungan Ekonomi kreatif Masyarakat di Kabupaten Kerinci

Dontes Putra — 2024-12-31

The development of tourist villages aims to increase village original income (PADes) and create a prosperous village community through increasing the sustainability of the community's creative economy. This research aims to analyze the role of developing tourist villages in efforts to increase the sustainability of the creative economy of the community in Kerinci Regency. This research is field research with a qualitative descriptive approach. The informants in this research were the government, tourism village managers, the community, and creative economy actors in Kerinci Regency, as many as 45 people. The selection of informants used purposive sampling. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data is processed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the government plays a role in developing tourist villages through tourism planning, development of tourism destinations, and tourism policies and regulations. The development of a tourist village is supported by a natural village atmosphere, the community as the host of a tourist village, the cohesiveness of the youth organization, and adequate facilities and transportation accessibility. However, the development of tourist villages is hampered by the lack of maintenance of supporting facilities for tourist village objects, inadequate quality of human resources (HR), lack of promotional efforts, lack of community-based empowerment, and parking services and facilities. Therefore, the government carries out guidance, monitoring, and training. Apart from that, the government acts as a facilitator, uses promotional media, and organizes creative economy festivals and exhibitions. Thus, government policies have a significant impact on creative economy actors, such as financial support, ease of licensing,

Keywords: Development of Tourism Villages, Role of Government, Sustainability of the Creative Economy

Transformasi Fungsi Platform WhatsApp Sebagai Media Dakwah Di Era 5.0

dinda divanda — 2024-12-31

Tujuan mendeskripsikan transformasi fungsi platform WhatsApp sebagai media dakwah di era 5.0. Sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana WhatsApp telah beradaptasi dan berfungsi untuk penyebaran pesan dakwah, metode wawancara mendalam dengan pengguna WhatsApp. Observasi Partisipasi dengan mengamati interaksi dalam grup WhatsApp yang digunakan untuk berdakwah. Analisis konten dengan menganalisis pesan, gambar, dan video yang dipublikasikan di WhatsApp untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang digunakan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis materi terkait penggunaan WhatsApp sebagai media dakwah. Hasil menunjukkan Teori Parsons, WhatsApp berfungsi sebagai alat untuk memperkuat integrasi sosial di kalangan komunitas Muslim. Pesan dakwah yang disebarkan melalui WhatsApp tidak hanya mengedukasi tetapi juga membangun solidaritas antar anggota komunitas. Dengan adanya fitur baru ini, proses dakwah menjadi lebih efisien dan cepat. Informasi dapat disebarkan secara luas dalam waktu singkat, yang menciptakan perubahan dalam cara masyarakat menerimanya, kita dapat melihat perubahan dalam cara orang berinteraksi dan menyebarkan informasi keagamaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi norma dan nilai dalam masyarakat. Sejalan dengan pandangan Durkheim bahwa perubahan dalam cara individu berinteraksi dapat mengubah struktur sosial secara keseluruhan. Kesimpulan penelitian yaitu pendekatan dakwah yang dilakukan mengalami perkembangan. WhatsApp bukan hanya sekedar aplikasi pesan tetapi juga menjadi media penting dalam menyebarkan dakwah di era digital yang semakin maju. WhatsApp telah beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dakwah. Penyampaian dakwah melalui fitur WhatsApp Channel dinilai efektif karena memberikan kemudahan bagi individu untuk menerima pesan-pesan agama sesuai dengan kenyamanan mereka. Dapat menjangkau berbagai kalangan, termasuk generasi Z yang lebih aktif di platform digital. Hal ini menciptakan peluang untuk menyampaikan pesan-pesan positif dan ajakan kepada kebaikan secara lebih efektif.

Implementasi Moderasi Beragama: Studi Penganut Tarekat Mu’tabarah di Kota Makassar

Rahmi Damis — 2024-12-31

The research question explored in this exploration is ‘How is religious moderation implemented among followers of the Mu'tabarah Tariqah (authorized sufistic schools) in Makassar City? Data collection methods employed in this exploration comprise interview and observation, in addition to documents or literature related to the subject discussed. As for the approach, this inquiry applies philosophical and phenomenological approaches.

Research findings indicate that religious moderation in the view of Mu’tabarah Tariqah followers means an attitude that accepts all differences, both in terms of beliefs and culture, by prioritizing justice, tasamuh (toleration) and tawazun (balance). Implementation of religious moderation comes to forms with ground principles comprising: 1). Tolerance is a basic teaching of Islam, which respects different religious beliefs and understandings as humans are essentially the same and equally come from God. In this sense harming or despising those with different religious beliefs is equivalent to harming or despising one’s own self. 2). Social service is carried out as a form of awareness as God’s creatures who must share and love each other. It is performed in the month of Ramadan and the Ied festival (Ied al-Qurban), or even at any time when someone needs help, for humans are essentially brothers who help each other. 3) Be religious with love, that is, religious teachings are carried out based on love, since all beings are God’s creation, and they must live side by side peacefully and full of love. The implementation of religious moderation among adherents of the Mu'tabarah Tariqah results in: a) creating peace in society, b) increasing bonds of brotherhood among human beings, even among fellow creatures, who will live in harmony and peace despite their different cultures and beliefs. Other words, the bonds of friendship between fellow creatures will be well established.

Penyusunan Program Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendidikan

Affan — 2024-12-31

Penyusunan program kerja pelaksanaan anggaran pendidikan adalah proses strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan. Artikel ini membahas tiga aspek utama: analisis kegiatan dan sasaran pendidikan, penyusunan jaringan kegiatan, serta analisis biaya pendidikan. Analisis kegiatan memastikan alokasi sumber daya sesuai kebutuhan operasional dan pengembangan, sementara penyusunan jaringan kegiatan menekankan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan anggaran, termasuk melalui strategi crash program. Analisis biaya pendidikan memberikan panduan menghitung dan mengevaluasi pengeluaran secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini mengidentifikasi dua kategori utama anggaran pendidikan: anggaran rutin untuk kebutuhan operasional harian dan anggaran pembangunan untuk investasi jangka panjang, seperti infrastruktur dan teknologi pendidikan. Tantangan yang ditemukan mencakup pemetaan kebutuhan pendidikan yang kurang tepat, lemahnya koordinasi, dan kurangnya optimalisasi data dalam analisis biaya. Pendekatan berbasis data dan perencanaan strategis memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. Artikel ini memberikan panduan bagi pengelola pendidikan untuk merancang anggaran yang efisien dan relevan dengan kebutuhan.

Transformasi Kaligrafi Tradisional Ke Digital Sebagai Media Dakwah Era Baru

Ummu Bissalam — 2024-12-31

Kaligrafi merupakan salah satu media dakwah, namun tidak banyak orang yang bisa menulis kaligrafi Arab, hanya mereka yang memiliki bakat alami atau telah menerima pendidikan formal atau informal saja. Setelah hadirnya kaligrafi digital dari pemanfaatan teknologi membuat orang mudah membuat kaligrafi tanpa harus memiliki keahlian khusus. Penelitian ini mengeksplorasi transformasi kaligrafi tradisional ke dalam bentuk digital sebagai media dakwah di era baru. Dengan latar belakang perkembangan teknologi digital yang pesat, penelitian ini bertujuan untuk memahami proses transformasi tersebut dan dampaknya dalam konteks dakwah. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode library reserch (penelitian Pustaka), data dikumpulkan dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari literatur yang relevan dengan penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa transformasi ini tidak hanya mempertahankan nilai estetika dan religiusitas kaligrafi, tetapi juga memperluas jangkauan dan aksesibilitasnya. Teknologi digital memberikan peluang untuk variasi penyajian dan interaktivitas yang meningkatkan daya tarik dakwah. Kesimpulannya, transformasi kaligrafi tradisional ke dalam bentuk digital adalah inovasi yang memperkaya metode dakwah di era baru dan menjaga keberlanjutan seni kaligrafi di tengah perkembangan zaman.

Pengaruh Penerapan Metode Outdoor Learning terhadap Hasil Belajar IPAS

Sulistiana — 2024-12-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran outdoor learning terhadap hasil belajar IPAS siswa kelas IV UPT SPF SDN Gunung Sari 1 Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain one-group pretest-posttest. Sampel penelitian terdiri dari 22 siswa kelas IV yang semuanya mengikuti pembelajaran di luar kelas. Teknik pengumpulan data menggunakan tes hasil belajar IPAS. Analisis data dilakukan dengan uji-t berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada hasil belajar IPAS siswa setelah penerapan metode outdoor learning (p < 0,05). Kesimpulannya, metode outdoor learning berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPAS siswa kelas IV UPT SPF SDN Gunung Sari 1 Makassar.

Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dinda devinda — 2024-12-31

Para aktor negara memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting dalam penyelesaian kasus pernikahan siri di Indonesia. Saat ini Dukcapil menerbitkan KK untuk pernikahan siri, sebab dalam undang-undang perkawinan nikah yang tidak tercatat tidak mendapatkan legalitas hukum. Artinya, negara tidak dapat memberikan jaminan hukum atas perkawinan tersebut Tujuan penulisan untuk menganalisis Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode hukum normative, Bahan hukum sekunder, yaitu studi kepustakaan berupa literature-literature berkenaan permasalahan penelitian dengan pendekatan kasus dan bersifat deskriptif guna memberikan penjelasan secara sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta actual detail. Kesimpulan kebijakan nikah siri mendapat KK yang tidak lain bertujuan untuk menjamin perlindungan istri dan anak tidak efektif karena seharusnya yang perlu dilakukan adalah memperbaiki mekanisme penegakan hukum yang lebih baik seperti memperkuat peraturan isbat nikah dalam hal keberlakuannya juga berlaku untuk perkawinan setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini jelas memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi istri dan anak dari perkawinan siri.

Keabsahan Nikah Syigar Dan Mahar Mitsil Persepektif Imam Abu Hanifah

Darlius Darlius — 2024-12-31

This research is related to the thoughts of Imam Abu Hanifah who allows shigar marriages on the condition that both men must pay the mitsil dowry. This research seeks to reveal the reasons and legal guidelines used by Abu Hanifah regarding the permissibility of shigar marriage. This research method is library research which examines literature related to the research discussion, namely the books of al-Mabsuth and Badi'us Sana'i. Data were analyzed using descriptive analysis methods. Abu Hanifah is of the opinion that syighar marriage is prohibited because it makes the honor (budu') of the two women being married as a dowry, even though a woman's honor should not be used as a dowry, so that the dowry from the marriage becomes damaged (fasid), whereas "a marriage is not invalid just because the dowry is damaged (fasid)”, then in exchange for the damaged dowry (fasid) the two men are obliged to pay the mitsil dowry, this is required for marriages where the dowry is wine or pork. The prohibition in the two hadiths only shows that it is makruh, not haram, whereas "marriage is not invalidated by something that is makruh". The prohibition is also aimed at the essence of syighar, not at 'ain nikah. The argument that Abu Hanifah uses is a hadith narrated by 'Abdullah bin Umar "that the Prophet forbade marrying women without a dowry". The dowry is a right for the wife, not a guardian's right and an obligation for the husband, so a marriage cannot be empty or desolate from the dowry, as Allah SWT says in Surah an-Nisa: 4 and al-Baqarah: 236. In a broken syigar marriage (fasid ) is the dowry, not the contract, so that the marriage is not empty of dowry, in place of the damaged dowry (fasid) there is a mitsil dowry.

Pemberlakuan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tragedi Kanjuruhan

Azzam Dzubyan Syahidan — 2024-12-31

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional. Dalam Islam, HAM dihormati dan dijunjung tinggi sebagai bagian dari fitrah manusia. Namun, pelanggaran HAM masih terjadi, seperti tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa akibat tindakan represif aparat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan kesesuaian hukum Islam, khususnya sanksi hukum pidana Islam seperti hudud dan qisas, dengan standar HAM internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi kajian literatur dan analisis kasus untuk mengeksplorasi putusan hukum yang adil bagi pelaku pelanggaran HAM dalam perspektif Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM.

Menangkal Pemahaman Radikal dan Fundamental Ideologi Transnasional Melalui Pendidikan Islam

mohammad syaifuddin — 2024-12-31

Islam, yang dikenal sebagai agama rahmatan lilalamin dan mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam konteks keberagamaannya. Salah satu masalah utama adalah munculnya ideologi transnasional yang memicu tindakan terorisme, sering kali didasarkan pada pemahaman radikal dan fundamental terhadap Islam. Untuk memahami isu ini, penulis menggunakan penelitian pustaka fenomologi dengan mengkaji pemikiran para cendekiawan, buku dan artikel jurnal ilmiah, peraturan dan kebijakan pemerintah, serta berita terkait radikalisme ideologi transnasional di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan radikalisme ideologi transnasional yang efektif bisa dimulai dari pengajaran Islam di madrasah, sekolah, pondok pesantrean, dan lembaga pendidikan formal maupun nonformal lainnya. Dengan ratusan ribu jumlah lembaga pendidikan Islam di Indonesia, memiliki peran penting dalam membina anak-anak dan remaja Muslim melalui penekanan prinsip wasatiyah atau moderat dalam setiap kegiatan belajar mengajarnya

Hukum Sutrah menurut Imam al-Syaukani (Studi Kitab Nail al-Authar)

Saadal Jannah Idam — 2024-12-31

Sutrah is an object in front of a person who is praying to prevent others from passing in front of him. Sutrah is prescribed because the Prophet SAW maintained it in every prayer. However, scholars have different opinions about its law. Some say it is sunnah and some consider it obligatory. This study aims to determine the law of sutrah according to Imam al-Syaukani in his book Nail al-Autar. The problems raised are; first, what is the concept of sutrah in prayer. Second, what is the law of sutrah in Islam. Third, what is the law of sutrah according to Imam al-Syaukani in the book Nail al-Autar. This study uses a type of qualitative research that focuses on text studies (library research), and uses normative and historical juridical approaches. The results of the study show that; First, the concept of sutrah in prayer is everything that is in front of the person praying, it can be in the form of a stick, arrow, tree, wall or the like to prevent people from passing in front of him. Second, scholars have different opinions about the law of sutrah in sharia. Imam al-Syaukani said it was mandatory. The majority of ulama consider the sutrah to be the sunnah of muakadah. Third, according to Imam al-Syaukani, the law of sutrah is obligatory because the sutrah is a syar'i cause that prevents prayers from being canceled due to the passing of mature women, donkeys and black dogs. Imam al-Syaukani argued with the hadith lafadz "فليصل إلى سُترة". Basically, the wording of commands produces mandatory laws.